KOTA YOGYAKARTA – Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) bersama Muda Bicara ID mengundang Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Yogyakarta untuk menghadiri diskusi yang diwakili oleh Kak Hasan Muhammad selaku Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Yogyakarta pada Sabtu, (14/9/2024) di Tarumartani Coffee.
Menghadirkan dua dari tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yaitu Muhammad Afnan-Singgih Raharjo dan Sri Widya Supena dalam dialog tersebut.
Koordinator Umum KISP, Moch Edward Trias Pahlevi menyebutkan dan menjelaskan isu yang dihadirkan pada dialog tersebut adalah maraknya Klitih dan Ekonomi Kreatif dengan dasar hasil survey yang dilakukan oleh KISP di 14 kecamatan se-Kota Yogyakarta.
Survey itu melibatkan 1.200 responden dengan rentan usia 17-37 tahun yang menunjukan bahwa dua isu tersebut menjadi perhatian warga Kota Yogyakarta.
Dalam dialog tersebut, masing-masing kandidat menyampaikan gagasannya untuk mengatasi persoalan Klitih dan Ekonomi Kreatif di Kota Yogyakarta.
Cawalkot Muhammad Afnan Hadikusumo mengaku, ia bersama Kak Singgih Raharjo akan menyiapkan anggaran subsidi Rp 100 juta per tahun untuk setiap kelurahan di Kota Yogyakarta.
Menurutnya, dana tersebut salah satunya bisa digunakan untuk mengatasi kenakalan remaja yang terjadi dan menjadi permasalahan serius.
“Subsidi ini dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman sehingga anak muda punya ruang untuk berkreasi,” jelas mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut.
Cawawalkot Kak Singgih Raharjo menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan program untuk mengembangkan ekonomi kreatif, khususnya mendorong Yogyakarta menjadi kota kreatif tingkat dunia.
“Salah satu subsektornya adalah Jogja Kota Festival, juga kita dorong ekosistem yang dihubungkan ke HAKI (hak atas kekayaan intelektual),” jelas Kak Singgih.
Sementara itu, cawawalkot Kak Sri Widya Supena menerangkan tentang ekonomi kreatif harus menghubungkan dan mensinergikan seluruh elemen.
“Pelaku bisnis harus nyambung dengan komunitas, pemerintah, dan media sebagai agregator,” jelas Kak Supena.
Berkaitan dengan fenomena kenakalanan remaja yang marak terjadi di Kota Yogyakarta, Kak Supena menyampaikan, pemuda perlu disibukkan dengan kegiatan positif antarkalurahan atau kampung.
“Juga bisa dengan pertunjukkan musik agar pemuda memiliki kegiatan. Selain itu, seperti di Pasty misalnya ada acara MMA (seni bela diri campuran) untuk mewadahi ekspresi bertarung,” terangnya.
KISP bersama Muda Bicara ID mengundang Kwartir Cabang Kota Yogyakarta bukan tanpa alasan, dapat diyakini panitia sudah paham betul bagaimana sifat dari Gerakan Pramuka yang salah satu sifatnya adalah bersifat nonpolitik, mengutip dari PramukaDIY menjelaskan bahwa Gerakan Pramuka bersifat non-politik.
Artinya, Gerakan Pramuka bukanlah organisasi sosial-politik dan bukan bagian salah satunya. Tidak dibenarkan anggotanya ikut serta dengan membawa nama Gerakan Pramuka, serta tidak membawa paham dan aktivitas organisasi sosial-politik ke dalam Gerakan Pramuka, apalagi menggunakan atribut pramuka pada kegiatannya.
Lalu bagaimana Gerakan Pramuka menyikapi hal ini?
Sebagai insan pramuka yaitu adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih wajib ikut mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum terkhususnya Pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan, sebagai anggota pramuka selain yang disebutkan sebelumnya, haruslah menjadi pribadi yang “Melek Politik.”
Yaitu mempunyai kemampuan untuk menilai calon wali kota dan calon wakil wali kota dengan gagasan yang diusungnya, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau ikut terbawa arus lingkungannya, berarti menjadi pemilih yang cerdas.
Gerakan Pramuka bersifat non politik bukan berarti menjadi anggota pramuka yang pasif tidak berkontribusi dalam hal apapun pada ranah politik di Indonesia, tapi ikut berkontribusi dalam memilih pemimpin selanjutnya yang terbaik berdasarkan hati nurani.
