JAKARTA — Kak Fachruddin Djaprie, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur (Kwarda Kaltim) menyampaikan gambaran lokasi terkait dengan rencana tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2028 di Kota Balikpapan.
Di forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Pramuka Tahun 2025, Ia memaparkan bahwa Kalimantan Timur merupakan center of Indonesia dengan luas daratan kurang lebih 127.346,92 km2 dengan kondisi wilayah yang multikultural, terdiri dari 10 Kabupaten/Kota.
Di awal paparan, Kak Fachruddin menayangkan video profil Kota Balikpapan yang menampilkan beberapa lokasi wisata dan destinasi lainnya di sana.
“Akses utama untuk menuju ke Kota Balikpapan adalah melalui Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan atau Jalan Trans Kalimantan untuk jalur darat di wilauah pulau Kalimantan,” sebut Kak Fachruddin, Senin, 13 Januari 2025.
Lebih lanjut, selain memperlihatkan peta atau denah SAMS International Airport, Kak Fachruddin juga menyebutkan terkait dengan akomodasi menuju Kota Balikpapan yang berada sekitar 11 km dari bandara, termasuk beberapa hotel yang ada.
Kak Fachruddin menegaskan tentang tanggungjawab Kwarda Kaltim sebagai tuan rumah, di antaranya Akomodasi kamar inap bagi peserta Munas; Konsumsi bagi panitia dan peserta selama Munas berlangsung; Transportasi Lokal dari dan ke lokasi – lokasi kegiatan dalam Munas.
“Masing-masing delegasi Kwarda difasilitasi dengan 2 (dua) unit mobil jenis MPV dan kunjungan atau wisata ke Ibu Kota Nusantara (IKN),” terangnya.
Terkait dengan IKN, Kak Fachruddin menjelaskan bahwa lokasinya terletak di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan akses tol IKN dan tentunya akan menjadi pusat pengelolaan Gerakan Pramuka (Kwartir Nasional) di masa depan.
Ia kemudian juga merinci beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi seperti Titik Nol IKN, Taman Kusuma Bangsa, Landmark Pusat Pemerintahan, serta Istana Negara.
Diketahui bahwa dalam Rakernas 2025 ini selain Kwarda Kaltim, ada juga Kwarda lainnya yang bersedia menjadi tuan rumah Munas 2028, namun tidak menyampaikan paparan, yaitu Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. (cst)
