SLEMAN – Pramuka terlibat aktif dalam kegiatan Konsultasi Publik Rencana Kontingensi Hidrometeorologi Siklon Tropis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diselenggarakan hari ini, Kamis (21/03/2024).
Kegiatan diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Yogyakarta Adi Sucipto, Sleman dengan unsur peserta yang mewakili Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY adalah Kak Drs. Wisnu Sanjaya, M.Eng., Sekretaris 2.
Konsultasi Publik ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dengan dukungan dari WFP (World Food Programme), yang merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kontingensi Hidrometeorologi Siklon Tropis di DIY.
Hadir pada kegiatan tersebut Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo; Koordinator Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana dan WFP Project Manager Supply Chain, Katarina Kohutova.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB dalam sambutannya berharap di momentum bulan puasa ini dapat memfinalkan draft Rencana Kontingensi (rekon) Hidrometeorologi Siklon Tropis di DIY dan dapat dijadikan peraturan daerah sehingga lebih banyak OPD, lembaga/organisasi dan stake holder yang terlibat dalam implementasi rekon ini.

Senada dengan Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Merry Efriana mengharapkan peran serta dan masukan dari seluruh OPD, NGO, lembaga/organisasi dan masyarakat dalam menyusun secara lebih komprehensif atas draft Rencana Kontingensi Hidrometeorologi Siklon Tropis di DIY.
“Kami berharap hasil dokumen ini tidak hanya berakhir dalam sebuah dokumen saja, namun dapat diimplementasikan,” tegasnya.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY, Drs. Noviar Rahmad, M.Si. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa DIY diuntungkan dengan adanya 4 sungai besar yakni Gajahwong, Code, Winongo, dan Progo, yang menjadi penyelamat Kawasan DIY dari bencana banjir.
“Dengan adanya sungai tersebut membuat luapan-luapan air di darat masuk ke empat sungai tersebut sehingga meminimalisir terjadinya banjir yang agak besar seperti di daerah lain,” terangnya.
Kaitannya dengan penyusunan Rencana Kontingensi Hidrometeorologi Siklon Tropis di DIY ini, pihaknya berharap dokumen ini dapat dijadikan Peraturan Gubernur (Pergub).
“Dengan adanya Pergub maka dapat menggerakkan OPD, TNI/Polri dan lembaga/organisasi lainnya. Selain itu, dokumen yang dihasilkan ini dapat disosialisasikan dan diterapkan di masyarakat,” imbuhnya.

Selain Kwarda DIY, kegiatan ini juga diikuti oleh TNI/Plori, instansi pemerintah daerah DIY dan Kabupaten/Kota seperti BMKG Stasiun Klimatologi Yogyakarta, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Bappeda, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial.
Kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUP-ESDM.
Serta organisasi/lembaga lainnya seperti PMI, PSBA UGM, PSMB UPN, PSB UAD, Perkumpulan Lingkar, Pujiono Center, RedR Indonesia, YEU, SHEEP Indonesia, Difagana, Forum CSR, WALHI, Paluma, KYPA, SABDA, LPBI NU, dan media massa seperti Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, dan Tribun Jogja.
Narasumber yang dihadirkan dalam konsultasi publik ini antara lain, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, dengan paparan tentang Arah dan Kebijakan terhadap Tindakan Cepat Tepat pada Situasi terhadap Potensi Bencana.
Koordinator Manajemen Pascabencana Kemenko PMK, Merry Efriana, dengan paparan tentang Aspek Regulasi dan Pendanaan terhadap Tindakan Cepat Tepat pada Situasi terdapat Potensi Bencana.
Ada pula paparan dari tim penulis konsep rekon Hidrometeorologi yakni, Suparlan, memaparkan Draft Awal Renkon Hidrometeorologi Siklon Tropis di DIY dan M. Taufiq A. R. memaparkan Peran Stakeholder Pentahelix dalam Renkon Bencana Hidrometeorologi Siklon Tropis di DIY.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan masukan-masukan dari seluruh peserta yang hadir. Kegiatan berakhir dengan buka puasa bersama.
__
Pewarta Istimewa : Ika Prasetya Dwiantoro